Implementasi kebijakan pelayanan persetujuan bangunan gedung (PBG) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Buton Tengah
Implementasi Kebijakan Pelayana Peretujuan Bangunan gedung (PBG)
Abstract
Pelayanan publik merupakan kewajiban negara, termasuk pelayanan perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Buton Tengah, pelayanan PBG dilaksanakan oleh DPM-PTSP untuk mendukung kemudahan berusaha dan penataan wilayah. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala seperti keterlambatan penerbitan izin dan kurangnya kesadaran Masyarakat dalam pelayanan perizinan PBG. hambatan teknis dalam pengoperasian sistem elektronik SIMBG, serta kurang optimalnya sosialisasi kebijakan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pelayanan persetujuan bangunan gedung (PBG) di Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Buton Tengah dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Informan yang terlibat sebanyak 7 orang yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Dota dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observai dan studi dokumentasi, data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan pelayana ini menghadapi tantangan pada eman prinsip pelayanan yaitu: Transparansi, Akuntabilitas, Kondisional, Partisipatif. Kesamaan Hak dan keseimbangan hak dan kewajiban. Faktor-Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan ini meliputi: Komunikasi, Sumber daya, disposisi dan perilaku birokrasi. Berdasarkan temuan tersebut, implementasi kebijakan pelayanana persetujuan bangunan gedung (PBG) di Kabupaten Buton Tengah sudah mampu meningkatkan prinsip transparansi dan mampu meningkatkan kecepatan pelayanan, sedangankan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi yaitu sumber daya masih terbatas dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelayanan persetujuan bangunan gedung, serta peningkatan komunikasi antar instansi sangat diperlukan untuk keberhasilan implementasi.
Kata kunci: Implementasi kebijakan, Pelayanan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
References
Adira, T. R., Nazak, N., & Putra, A. (2024). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Reklame Di Kota Tanjungpinang Tahun 2022. Madika: Jurnal Politik Dan Governance: Vol. 4 No. 1 (2024): Madika: Jurnal Politik Dan Governance; 43-58; 2775-6947; 2775-8079. https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/madika/article/view/2148.
Amanda Permatasari, I. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). TheJournalish: Social and Government, Vol. 1 No. 1 (2020): February: The Journalish: 33-37;2722-5402.
http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/7
Arief, A., & Djanggih, H. (2020). Implementasi Penarikan Retribusi Persetujuan bangunan gedung Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah. Kertha Patrika; Vol 42 Nol (2020):73-86:2579-94870215-899X. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/55927
Dinarwati, S., & Natika, L. (2025). Implementasi Kebijakan Persetujuan bangunan gedung (IMB) Berbasis Online pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang. The World of Public Administration Journal; Volume Issue 2, Desember 2024; 2722-2233-2722-2225; 10.37950/Kjc8fn65. 6 http://ejournal.unsub.ac.id/index.php/publik/article/view/2250
Haromin. (2022). Implementasi penerbitan persetujuan bangunan gedung (imb) pada badan pelayanan perizinan terpadu kabupaten bandung barat. Jisipol | jurnal ilmu sosial dan ilmu politik; vol. 6 no. 2 (2022): jurnal jisipol vol. 6. NO.2,APRIL 2022; 3047-4272; 2087-474X. https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/804
Isnawati, Herdiana, D., & Mujtahid, 1. M. (2022). Implementasi Kebijakan Pelayanan Persetujuan bangunan gedung (IMB): Studi Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna. http://repository.ut.ac.id/9769/
Mutiara Juliahisa Doneriani. & Rahmat Salam. (2024). Implementasi Kebijakan Program Relaksasi terhadap Persetujuan bangunan gedung di Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan. Masip: Jurnal Manajemen Administrasi Bisnis Dan Publik Terapan; Vol. 2 No. 3 (2024): September: MASIP: 112-123; 2987-8004: 2987-8012:10.59061/Masip. V2i3.https://e-journal.poltek kampar.ac.id/index.php/MASIP/article/view/762
Patarai, L. (2020). Kebijakan publik daerah: posisi dan dimensinya dalam perspektif desentralisasi kebijakan. Indonesia: De La Macca.
Riau, D. P., Harta, R., & Diana, B. A. (2023). Peningkatan Perizinan Bangunan melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung di Provinsi Jawa Timur: Studi Kasus Kota Madiun dan Kabupaten Gresik: Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton; Vol. 9 No. 2 (2023): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton; 393-402; 2655-2906; 2460-5697; 10.35326/Pencerah. V9i2. http://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/Pencerah/article/view/3065
Samudra, A. A. (2023). Black swan earthquake theory dan implementasi kebijakan publik pada mitigasi kebencanaan. Indonesia: Samudra Biru.
Sutedi, A. (2020). Implementasi Prinsip Kepentingan Umum di Dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan. Indonesia: Sinar Grafika
