Implementasi Program Beasiswa dan Bantuan Pendidikan Di Kabupaten Kolaka

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program beasiswa dan bantuan pendidikan di Kabupaten Kolaka, dengan fokus pada bagaimana standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik pelaksana, kondisi sosial politik ekonomi, serta disposisi implementator memengaruhi pelaksanaan program tersebut. Program beasiswa ini merupakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kolaka yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 sebagai upaya meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa berprestasi dan kurang mampu. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, informan penelitian ini yaitu mahasiswa penerima beasiswa, masyarakat dan aparatur bagian Kesejahteraan Rakyat (KESRA). Hasil Penelitian tahap implementasi Pemerintah Kabupaten Kolaka menyalurkan dana beasiswa khusus jenjang S1 sebesar Rp1,180.000.000 pada tahun 2023 dan Rp1,294.400.000 pada tahun 2024 yang mencakup penerima dari jenjang S1 hingga S3. Data lapangan menunjukkan bahwa jumlah penerima beasiswa tahun 2024 sebanyak 178 mahasiswa dan jumlah pengusul atau pendaftar sebanyak 253 mahasiswa., yang tersebar di berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta. Fakta ini memperlihatkan bahwa kebijakan beasiswa telah memberikan dampak langsung terhadap peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Kolaka. Meskipun demikian, pelaksanaan program ini belum sepenuhnya optimal, permasalahan utama dalam pelaksanaan program beasiswa di Kabupaten Kolaka terletak pada kurangnya transparansi informasi publik, khususnya terkait syarat, prosedur, dan tahapan seleksi. Banyak masyarakat yang belum mengetahui secara jelas mekanisme seleksi beasiswa, sehingga memunculkan ketidakpercayaan dan ketidakpuasan terhadap proses distribusi bantuan tersebut. Ketidakjelasan informasi ini berdampak pada ketidaktepatan sasaran penerima beasiswa, sehingga perlu adanya peningkatan transparansi informasi terkait mekanisme, kriteria, dan tahapan seleksi yang dapat dipublikasikan melalui berbagai saluran resmi, baik media sosial maupun situs web pemerintah, agar masyarakat lebih mudah mengakses informasi secara jelas.