Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Popalia Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka
Keywords:
Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Penyerapan, Penyaluran AspirasiAbstract
Pelaksanaan otonomi daerah sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah untuk menciptakan sistem pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan partisipatif. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mendefinisikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Makalah ini mengevaluasi implementasi tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyerap, menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Popalia. Proses analisis dilakukan dengan studi literatur, membaca, dan meninjau data menggunakan metode Miles dan Huberman (2010). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas BPD dalam menyerap aspirasi masyarakat di Desa Popalia sudah baik, namun belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsi mereka sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi BPD. BPD tidak pernah secara aktif menjaring aspirasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, tidak memiliki buku administrasi pencatatan aspirasi, belum optimal dalam mengelola aspirasi, dan tidak semua aspirasi berhasil disalurkan.
References
Dewi, L. (2021). Evaluasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Koto Tuo Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2014-2020. Juhanperak, 2(2), 720-728.
Fakrulloh, Z. A. (2014). Hukum Indonesia dalam Berbagai Perspektif. In RajaGrafindo Persada (p. 22).
Julianto, B., Yunara, T., & Carnarez, A. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Organisasi Kinerja , Dan Efektivitas Organisasi ( Suatu Kajian Studi Literature Review Ilmu Manajemen Terapan ). 2(5), 676–691.
Kalalo, R., R, G., & J, K. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Menjaring Aspirasi Masyarakat Untuk Menetapkan Skala Prioritas Pembangunan (Studi di Desa Lompad Kec. Ranoyapo Kab. Minahasa Selatan). Jurnal Eksekutif.
Kushandajani. (2016). Implikasi UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro, Vol. 2, (No. 1), p.53.
Langoy, F. (2016). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Suatu Studi Di Desa Tumani Selatan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan). Jurnal Ilmu Politik, 3(1), 160583.
Lestari, E. R. (2015). Implementasi Kebijakan Otonomi Desa Di Desa Pilanjau Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau. Ejournal Administrasi Negara , 03 (02), 466 - 479.
Malik, S. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jurnal Ius Constituendum , 05 (02), 325-343.
Nurshela, A. I., & Adi, A. S. (2015). Studi Tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Mendukung Pemerintahan Desa Di Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro. Kajian Moral Dan Kewarganegaraan , 02 (03), 606-620.
Ommidi. (2017). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa ( Bpd ) Dalam Mengawasi Pemerintah Desa Di Desa Pasak Kecamatan The Function Of Village Consultatif Body In Giving Supervision In. 5, 1–15.
Prasetya, A. F. (2016). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa Yang Partisipatif Di Kabupaten Lampung Timur. Fiat Justisia , 10 (03), 145-155.
Romli, O., & Nurlia, E. (2017). Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang). Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.3, (No.1), p.36.
Rudiadi, S. (2017). Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Perspektif Otonomi Desa (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. In Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
Somad, K. A. (2012). Reformasi Birokrasi Desa Menuju Pemerintahan desa yang Demokratis. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 41, (No. 4), p.487.
Sulaiman, K. F. (2014). Dialektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah. In Pustaka Pelajar.
Wianta, I. M. P., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2022). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Sumerta Kelod. Jurnal Analogi Hukum, 4(1), 82-87.
Widowati, N. (2024). Analisis Kinerja Organisasi Pada Kantor Kecamatan Blora. In Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
